Pemkot Lubuklinggau minta alokasi bantuan Gubernur Rp180 miliar


Palembang (ANTARA) – Pemerintah Kota Lubuklinggau meminta alokasi dana APBD dari pos Bantuan Gubernur Sumatera Selatan senilai Rp180 miliar ke pemerintah provinsi setempat untuk mempercepat pembangunan di daerahnya.

Wali Kota Lubuk Linggau SN Prana Putra Sohe di Palembang, Jumat, mengatakan, usulan bantuan dana itu terwujud dalam 32 usulan di antaranya  infrastruktur pengembangan wilayah sembilan kegiatan, infrastruktur dasar dan penyehatan 12 kegiatan.

Kemudian, pengembangan destinasi pariwisata satu kegiatan, pengembangan ruang terbuka publik dan taman olahraga empat kegiatan dan peningkatan prasarana pemukiman enam kegiatan.

Untuk infrastruktur pengembangan wilayah sendiri, skala prioritas jatuh pada peningkatan Jalan Kerengak Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau dengan anggaran kebutuhan Rp12 miliar.

Sedangkan, untuk infrastruktur dasar dan penyehatan lingkungan skala prioritas peningkatan Jalan Nirwana Kelurahan Jogoboyo dengan kebutuhan anggaran Rp2 miliar.

Sementara itu, bidang infrastruktur dasar dan penyehatan lingkungan skala prioritas pembangunan Brojong Sungai Mesat Kelurahan Muara Enim, dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp500 juta.

Bidang pengembangan destinasi pariwisata skala prioritas peningkatan unit Inclinator Bukit Sulap Kota Lubuklinggau dengan estimasi kebutuhan anggaran Rp5,5 miliar.

Bidang pengembangan ruang terbuka publik taman olahraga dengan skala prioritas melakukan rehab total GOR Megang di Kota Lubuklinggau dengan estimasi kebutuhan anggaran senilai Rp39,4 miliar.

Sedangkan untuk peningkatan prasarana pemukiman dengan skala prioritasnya peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Cereme Taba, Ulak Suring dan Bandung Kiri dengan estimasi kebutuhan anggaran senilai Rp2,4 miliar.

Sekda Provinsi Sumsel S.A. Supriono mengatakan penyaluran bantuan dari pos Bantuan Gubernur ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan di 17 kabupaten/kota di Sumsel.

Pemerataan pembangunan ini bukan saja infrastruktur,  namun juga bidang ekonomi kerakyatan guna menekan angka kemiskinan.

Untuk itu, apapun yang menjadi usulan pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2022 harus memberikan  efek pada penurunan kemiskinan yang dari dua digit turun menjadi satu digit.

Apapun program di kabupaten/kota harus bermuara pada kesejahteraan rakyat artinya terjadi penurunan kemiskinan melalui upaya pemulihan ekonomi nasioanl (PEN), kata dia.

Oleh karena itu, Supriono meminta pemkab/pemkot   mengevaluasi wilayah-wilayah mana saja yang menjadi prioritas untuk ditangani, utamanya kawasan yang  masuk tingkat kemiskinan cukup tinggi.

 





Source link