Ini Alasan JPU Lubuklinggau Hanya Tuntut Sudartoni Tiga Tahun, Tulang Punggung Keluarga


Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Eko Hepronis

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU —¬†Kasus korupsi lelang jabatan tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) telah memasuki masa penuntutan.

Dalam kasus  korupsi yang menjerat Sudartoni mantan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Inspektorat Kabupaten Muratara ini dituntut tiga tahun penjara oleh JPU Kejari Lubuklinggau.

Sidang tersebut dilaksanakan Senin (13/9/2021) kemarin secara virtual yang diketuai oleh hakim Abu Hanifa SH MH di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang.

Kepala Kejari Lubuklinggau, Willy Ade Chaidir melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Yuriza Antoni menyampaikan, pertimbangan JPU Kejari Lubuklinggau menuntut Sudartoni tiga tahun penjara karena beberapa pertimbangan.

“Pertama sudah ada pengembalian kerugian negara sebesar Rp 201.650.000, terdakwa sopan dalam persidangan, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga,” kata Yuriza pada Tribunsumsel.com, Selasa (14/9/2021).

Kemudian hal yang memberatkan terdakwa Sudartoni ini yakni perbuatan terdakwa ini menghambat program pemerintah dalam memberantas korupsi dan perbuatan terdakwa telah merugikan kerugian negara.

“Jadi ada dua yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan korupsi dan malahan merugikan kerugian negara, padahal terdakwa merupakan pejabat negara,” ungkapnya.

Sebelumnya, dalam keterangan terdakwa Sudartoni sempat menyeret nama Syarif Hidayat jelang tuntutan JPU pada persidangan virtual di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Senin (6/9/2021) lalu.

Sudartoni menerangkan bahwa kegiatan lelang jabatan tersebut semuanya bersumber dari SK Bupati Musi Rawas Utara yang saat itu dijabat oleh Syarif Hidayat.





Source link