PP Presisi Catatkan Kontrak Baru Rp 3,5 Triliun



NERACA

Jakarta – Sampai dengan Agustus 2021, PT PP Presisi Tbk (PPRE) berhasil mencatatkan total kontrak baru Rp 3,5 triliun. Dimana perolehan ini disumbang dari kontrak baru yang diraih perseroan sebesar Rp 105,1 miliar dari dua lini bisnis perseroan yakni, jasa pertambangan dan infrastruktur.

Direktur Utama PP Presisi, Rully Noviandar dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin menjelaskan, perolehan kontrak baru tersebut berasal dari proyek pengembangan infrastruktur tambang PT Multi Harapan Utama (MHU) Rp 65,6 miliar. Lalu, kontribusi dari entitas anak, yaitu LMA, pada Proyek Kereta Api Makasa-Parepare Segmen F Arah Tonasa berjumlah Rp 19,8 miliar.”Serta proyek lainnya yang berasal dari proyek pekerjaan pengecoran jalan Rigid Batang dan pekerjaan rusun Batang, Jalan Tol Lubuk Linggau Bengkulu, dan Jalan Tol Cisumdawu,” jelasnya.

Rully menambahkan, dengan tercapainya kontrak baru ini, maka perseroan telah mencapai 95% dari target total kontrak sebanyak Rp 3,7 triliun sepanjang 2021. Adapun, proyek jasa tambang MHU sendiri merupakan proyek pengembangan tambang yang berfokus pada pekerjaan infrastruktur pertambangan.

Komposisi perolehan kontrak baru PPRE hingga Agustus 2021 didominasi oleh lini bisnis mining services 62%, civil work 30%, dan sisanya structure work serta production plant 8%. Untuk diketahui, sebesar 72% kontrak baru tersebut berasal dari non group dan 28% dari PP Group.“Komposisi kontrak baru yang mayoritas diperoleh dari proyek non group tentunya menjadi pencapaian yang menggembirakan bagi PPRE untuk meningkatkan competitiveness melalui perolehan pasar yang lebih luas. Perseroan optimis dapat menambah perolehan kontrak baru hingga penghujung 2021 yang nilainya diharapkan dapat mencapai Rp 700 miliar,”kata Rully.

Untuk mencapai target itu, Direktur Operasi. M Darwis Hamzah mengungkapkan, saat ini perseroan tengah melakukan beberapa proses tender maupun negosiasi, baik untuk proyek-proyek infrastruktur melalui APBN maupun proyek jasa tambang yang diantaranya berada di wilayah Sulawesi, Halmahera, Sumatera, dan Kalimantan. Salah satunya, sebagai jasa pertambangan (mining contractor) pada pertambangan nikel Morowali dan jasa pengembangan tambang (mining development) di Weda Bay Nickel.“Hal ini diharapkan dapat menambah kontribusi perolehan kontrak baru hingga Desember 2021 dengan jumlah yang cukup signifikan,” jelasnya.

Adapun sebelumnya, untuk memuluskan rencana tersebut, PP Presisi meraih fasilitas pinjaman non cash loan atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan cash loan trade dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp 200 miliar. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk modal kerja.

Direktur Keuangan PP Presisi Benny Pidakso menyebutkan, dana pinjaman tersebut akan menjadi alternatif fasilitas pembiayaan dan jaminan keamanan pembayaran sebagai kontraktor jasa pertambangan nikel.“Lini bisnis jasa pertambangan sebagai salah satu mitigasi risiko bisnis konstruksi sekaligus sebagai sumber recurring income. Hal ini, mendorong Bank DKI memberikan fasilitas perbankan kepada PP Presisi,” tuturnya.





Source link