Kontrak Baru PP Presisi PPRE Capai Rp3,5 Triliun hingga Agustus 2021


IDXChannel – PT PP Presisi Tbk (PPRE) berhasil membukukan perolehan kontrak baru sebesar Rp3,5 triliun hingga Agustus 2021. Adapun penambahan kontrak baru pada Agustus 2021 adalah sebesar Rp105,1 miliar.  

Perolehan kontrak baru tersebut berasal dari proyek antara lain, Proyek Pengembangan Infrastruktur Tambang Multi Harapan Utama (MHU) Rp65,6 miliar, kontribusi dari entitas anak, LMA pada Proyek KA Makasar–Parepare  

Segmen F Arah Tonasa Rp19,8miliar, serta lainnya yang berasal dari Proyek Pekerjaan Pengecoran Jalan Rigid Batang dan Pekerjaan Rusun Batang, Jalan Tol Lubuk Linggau Bengkulu & Jalan Tol Cisumdawu.  

Direktur Utama PP Presisi, Rully Noviandar mengatakan, proyek Jasa Tambang MHU merupakan proyek Mining Development yang berfokus pada pekerjaan Infrastruktur Mining. Dengan diperolehnya pekerjaan Proyek MHU ini, menjadikan komposisi perolehan kontrak baru PPRE hingga Agustus 2021 didominasi oleh lini bisnis Mining Services 62 persen, Civil Work 30 persen dan sisanya Structure Work serta Production Plant 8%. 

“Sebesar 72 persen kontrak baru tersebut berasal dari non group dan 28 persen dari PP group,” ujar Rully dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Rabu (8/9/2021). 

Rully menambahkan, sampai dengan Agustus 2021 PPRE telah membukukan kontrak baru sebesar 95 persen dari target Rp3,7 triliun. Selain itu, komposisi kontrak baru yang mayoritas diperoleh dari proyek non group tentunya menjadi pencapaian yang menggembirakan bagi PPRE untuk meningkatkan competitiveness melalui perolehan pasar yang lebih luas. 

“Pencapaian perolehan kontrak baru yang cukup signifikan hingga Agustus 2021 ini meningkatkan kepercayaan diri Perseroan untuk dapat menambah perolehan kontrak baru hingga penghujung 2021 yang nilainya diharapkan dapat mencapai Rp700 miliar,” kata dia. 

Sementara itu, Direktur Operasi PP Presisi, M Darwis Hamzah menuturkan, hingga saat ini, Perseroan tengah melakukan beberapa proses tender maupun negosiasi baik untuk proyek-proyek infrastruktur melalui APBN maupun proyek jasa tambang yang diantaranya berada di wilayah Sulawesi, Halmahera, Sumatera dan Kalimantan.  

“Hal ini diharapkan dapat menambah kontribusi perolehan kontrak baru hingga Desember 2021 dengan jumlah yang cukup signifikan,” tuturnya. 

(SANDY)





Source link