Tergusur di Lahannya, Perjuangan Warga Musi Rawas Usulkan Perhutanan Sosial


Liputan6.com, Palembang – Perjuangan warga Dusun Cawang Gumilir Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas (Mura) Sumatera Selatan (Sumsel), tetap membara. Kendati mereka tergusur dari permukimannya sudah lima tahun terakhir, karena kebijakan PT Musi Hutan Persada (MHP).

Ratusan warga Cawang, yang kini tinggal berpencar di berbagai daerah, tetap memperjuangkan adanya skema Perhutanan Sosial (PS), untuk keberlangsungan hidupnya dan mendapatkan kembali haknya.

Saat ini, warga Dusun Cawang Musi Rawas hanya tercatat di administrasi saja. Tapi secara territorial, Dusun Cawang tersebut sudah tidak ada lagi. Dusun Cawang merupakan dusun ketujuh dari Desa Bumi Makmur Musi Rawas Sumsel.

Dari data Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel, PT MHP mendapatkan legalitas pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 38/Kpts-II/1996 tanggal 29 Januari 1996.

Perusahaan yang terafiliasi dengan PT. Marubeni Indonesia tersebut, melakukan aktivitas budidaya tanaman kayu akasia dan sejenisnya di lokasi seluas sekitar ± 296.400 hektar di Sumsel.

Hasil pertaniannya, digunakan untuk pemenuhan bahan baku pulp PT . Tanjung Enim Lestari (TEL). Dari ratusan ribu hektar lahan yang izinnya dikantongi PT MHP, ada banyak permukiman warga yang berada 252 desa di 10 kabupaten di Sumsel, yaitu Musi Rawas, Muratara, Muba, Empat Lawang, Muara Enim, PALI, Lahat, OKU, OKU Selatan dan OKU Timur Sumsel.

Diungkapkan Staff Walhi, Febrian Putra Sopa, dari bentangan lahan yang mendapat izin dari kementerian, banyak lahan yang tak terurus oleh perusahaan. Akhirnya ratusan Kepala Keluarga (KK) di sana, mengelola lahan tersebut dengan menanam jagung, singkong dan lainnya.

Di tahun 2015, saham PT MHP berpindahtangan dari Perhutani ke pengusaha Jepang. Sehingga mereka berbenah dalam pemetaan kawasan yang mendapatkan izin.

“Namun di awal bulan Juli 2015, terjadi konflik antara warga dan perusahaan. Karena perusahaan menggusur warga, yang terdiri dari warga lokal, transmigran hingga pendatang, yang tinggal di kawasan izin HTI PT. MHP,” ucapnya kepada Liputan6.com, Minggu (6/6/2021).

PT MHP bersama Dinas Kehutanan (Dishut) Mura, aparat hukum dan sekuriti perusahaan, menggusur kebun warga seluas ±120 hektare di awal konflik. Kendati mendapat perlawanan dari para warga di Musi Rawas tersebut, namun penggusuran lahan pertanian warga tetap dilakukan.

 



Source link